Pembangunan Tahap II IKN Dikebut, 16 Paket Siap Lelang

Saat ini Otorita IKN tengah mempersiapkan lelang atas 16 paket pekerjaan dari total 40 paket pekerjaan fisik yang dikelola.

Selain itu, tercatat sejumlah 9 paket selesai pada 2025, dan 15 paket lainnya sedang dalam tahap konstruksi.

Proyek konstruksi yang berjalan meliputi gedung perkantoran, kawasan yudikatif dan legislatif, jaringan jalan, embung, kolam retensi, hingga infrastruktur perpipaan air minum untuk kebutuhan dasar perkotaan.

Kementerian Pekerjaan Umum menangani 90 paket, dengan 78 paket telah selesai dan 12 paket masih dalam proses pengerjaan, seperti Jalan Tol IKN dan Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek.

Sementara itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengelola 12 paket, dengan 11 paket selesai dan 1 paket rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah sedang dibangun.

Investasi swasta turut berkontribusi melalui 67 Perjanjian Kerja Sama (PKS). Sebanyak 9 proyek telah selesai, sementara 6 proyek lainnya sedang dalam konstruksi, yakni Kampus Universitas Gunadarma Nusantara, Rumah Sakit Abdi Waluyo, Teras by Plataran, apartemen dari PT Star Bright International Investment, kawasan campuran PT Fajar Maju Karya Gemilang, serta apartemen PT Dian Jaya Indonesia.

Skema KPBU mencakup 13 proyek prakarsa, terdiri dari 7 sektor hunian dan 6 sektor jalan. Agenda terdekat adalah pembangunan 108 unit rumah tapak oleh PT Intiland Development Tbk dan 8 menara rumah susun oleh PT Nindya Karya.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa kecepatan pembangunan wajib dibarengi dengan kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja.

"K3 kita harus lebih ketat lagi. Kecelakaan bisa saja terjadi, tetapi harus kita minimalkan. Kita bekerja cepat, tetapi tetap aman dan nyaman. Target kita adalah 2028. Tiga pilar pembangunan IKN tetap menjadi pegangan, yaitu kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan," ujar Basuki, dikutip Kompas.com, Sabtu (18/7/2026).

Forum tersebut menjadi wadah penyelarasan isu strategis dan kendala lapangan untuk memastikan seluruh proyek, baik yang didanai APBN maupun swasta, tetap berjalan dalam koridor mutu dan waktu yang ditentukan.